ANALISA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Sari

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka diperlukan setiap kawasan untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Pada tahun 2018 – 20121 memiliki beberapa masalah seperti, pendapatan terbesar dari Pemerintah Pusat, pengeluaran modal yang rendah pertumbuhan keuangan regional memiliki nilai yang sanga rendah, dan pendapatan local  yang tidak efisien. Studi bertujuan untuk mengetahui  PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 2018 – 2021 diukur menggunakan rasio keuangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam  pengumpulan  data, para peneliti menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil peneliian menunjukan bahwa Rasio efesiensi pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2019, jadi dari tahun 2018 ke tahun 2019 ada peningkatan rasio efesiensi. Rasio efesiensi pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding rasio efesiensi tahun 2020, terjadi penurunan rasio efesiensi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasio efesiensi pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding rasio efesiensi pada tahun 2021, terjadi penurunan rasio efesiensi dari tahun 2020 ke tahun 2021. belanja modal Kabupaten Kepulauan Sangihe secara presentase berada pada titik 2,08% dari total belanja atau sebesar RP.272.071.325.209 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 secara nominal mengalami penurunan menjadi RP.199.371.533.471 atau 1,07% dari total belanja. Pada tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan menjadi RP.127.358.819.976 namun secara presentase berada pada 1,02% dari total belanja. Adapun pada tahun 2021 belanja modal mengalami peningkatan menjadi RP.258.256.928.753 atau sebesar 3,30% dari total belanja. Terjadinya peningkatan dan penurunan dari rasio efesiensi dan rasio belanja modal dari tahun 2018 – 2021 disebabkan karena adanya pengaruh COVID 19 membuat sebagian anggaran PAD disalurkan untuk dana COVID 1